Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Sasaran yang dilakukan adalah :
1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisma aparat
dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat
pemerintah daerah yang efektif efisien, responsive, transparan
dan akuntabel

2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.
Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang kekayaan dan keuangan
dengan program peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
Tingkat capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pengelolaan keuangan
dan kekayaan daerah” sejumlah dari rata-rata capaian indikator
kinerja sasarannya yang terdiri dari 15 (lima belas) indikator
sasaran menunjukkan tingkat capaian sebesar 78,55% kategori berhasil.
Adapun indikator-indikator yang mewakili dan tingkat capaian
kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Rasio asset tetap pemda yang memiliki bukti kepemilikan baik
kendaraan dinas maupun tanah mencapai 100% dari target yang
ditetapkan 24 unit kendaraan dinas dan 31 bidang tanah.
2. Berfungsinya SIMASET secara actual dan online tercapai 70%
3. Peningkatan pemanfaatan asset daerah tercapai 80%
4. Design komputerisasi SIAKD tidak terlaksana sehingga capaian
kinerjanya sebesar 0%
5. Terbentuknya SPK Instansi yang handal dan terampil menata
usahakan keuangan daerah mencapai 77,78 %.
6. Terwujudnya laporan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, tercapai 100%, dari target. Laporan keuangan dari
42 Instansi telah sesuai dengan SK Bupati tentang Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah.
7. Tercapainya tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan
dengan laporan keuangan sebesar 100%. Validitas Laporan keuangan
dari 42 Instansi telah teruji dan sesuai dengan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah.
8. Tercapainya kepercayaan stake holder dari target 70 % indikator
capaian sasarannya tercapai 70% sehingga capaian kinerjanya
mencapai 100%
9. Berfungsinya program aplikasi pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan SOT dan penata usahaan keuangan daerah sebesar 35,71%.
10.Tercapainya peningkatan pendapatan daerah sebesar 122,13 % dari
target peningkatan 15 % mencapai 18,32 %.
11.Peningkatan obyek pajak dan subyek PBB tercapai sebesar 20 %
dari target peningkatan 10% hanya tercapai 2 %.
12.Peningkatan PAD dari pajak reklame tercapai sebesar 24,76%, dari
target peningkatan 50 % terealisasi 18,32 %.
13.Tercapainya peningkatan penerimaan PBB sebesar 120 % dari target
Rp 14,5 M realisasi Rp. 17,4 M.
14.Tercapainya peningkatan penerimaan BPHTB sebesar 126,31 % dari
target Rp 9,5 M terealisasi Rp 12 M.
15.Meningkatnya prosentase dokumen pelaksanaan anggaran yang telah
mengaitkan anggaran dengan prestasi kerja sebesar 70%.
Pencapaian sasaran tersebut didukung dengan program: Peningkatan
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Sedangkan kegiatan yang
mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah:
1. Penyelesaian status hukum kepemilikan asset
2. Penyempurnaan SIMASET
3. Pengkajian dan Evaluasi pemanfaatan asset daerah.
4. Evaluasi sistem dan prosedur pelaporan keuangan daerah.
5. Sosialisasi dan pendampingan system dan prosedur pelaporan
keuangan daerah.
6. Anual Report dan Publikasi Laporan Keuangan Daerah Tahun 2004.
7. Pembuatan desain Sistem Informasi Keuangan Daerah Tahun 2005.
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
9. Penyusunan Anggaan Berbasis Kinerja.
Pada tahun 2005 telah dilakukan penyempurnaan SIMASET 17 unit yang akan
menunjang updating data asset daerah dan penyusunan laporan keuangan
daerah dari 17 instansi, penyelesaian status hukum asset daerah
sebanyak 29 buah, pengkajian, pemanfaatan asset daerah untuk 42 lokasi
serta penyusunan RKBU / RTBU, RKPBU dan RTPBU sebanyak 10 buah.
Program peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan
daerah, meliputi tersusunnya laporan keuangan daerah terdiri dari
laporan realisasi APBD tahun 2004, Neraca per 31 Desember 2004, laporan
aliran kas tahun 2004, laporan surplus defisit tahun 2004, laporan
realisasi APBD tahun 2005, laporan rekonsiliasi hutang ADB, publikasi
laporan keuangan daerah di 3 media masa, evaluasi APBD tahun 2005,
sosialisasi pendampingan sisdur pelaporan keuangan daerah untuk semua
instansi, penyusunan annual report tahun 2005, komunikasi pemerintahan,
penerbitan dan register SKO, pembukuan dengan sistem akutansi keuangan
daerah, penatausahaan dokumen dari kas daerah dan evaluasi realisasi
belanja daerah.
Dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, peningkatan tertib
admistrasi keuangan daerah, rencana program dalam APBD yang lebih
mengutamakan kepentingan masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan
daerah yang telah diaudit oleh BPK dan dipublikasikan kepada
masyarakat, mendukung tercapainya pendapatan asli daerah sebesar 199,12
% dari target Rp 66.511.686.403,00 terealisasi Rp 79.231.511.249,31
pencapaian penerimaan pajak reklame tahun 2005 mencapai 116,12% dari
target Rp 3.600.000.000,00 terealisasi Rp 4.180.130.371,96 .
Pembuatan desain informasi keuangan daerah untuk 1 buah
perencanaan data base pengelolaan keuangan daerah belum bisa
dilaksanakan karena pelaksanaan SAKD baru dapat dievaluasi setelah
satu tahun berjalan. Dan program aplikasi pengelolaan keuangan daerah
berbasis kinerja belum terealisir, karena Kabupaten Sleman termasuk
sebagai salah satu Pilot Project dalam program DMI (Daerah Media
Inkubator) dari pusat.
Indikator tercapainya target PAD tahun 2005 sangat dipengaruhi
oleh kegiatan-kegiatan yang mendukung khususnya penagihan pajak-pajak
dan retribusi.
Dalam pengelolaan PBB jumlah obyek dan subyek pajak PBB,
peningkatannya belum sesuai yang diharapkan sebesar 10% atau 60.000
obyek pajak dan baru tercapai 2% atau ± 12.000 obyek pajak terdata
karena banyak terdapat pengurusan peralihan hak atas tanah yang belum
dilaporkan ke desa.
Upaya penerimaan pajak / retribusi dari penggalian potensi yang
diharapkan dapat meningkat sebesar 50% baru dapat terealisir sebesar
18,32 %, disebabkan masih kurangnya kesadaran dari pihak pemasang /
pengusaha untuk mendaftarkan perijinan atas pemasangan reklame, dan
kurangnya sumber daya manusia untuk memantau dari pemasangan reklame
yang belum memiliki ijin.
Pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah, dengan indikator
pencapaian target PAD 2005 yang sangat dipengaruhi oleh:
- Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar
pajak/retribusi.
- Validitas data mengenai ketetapan pajak dan ketetapan
retribusi.
- Pembinaan kepada Wajib pajak/wajib retribusi.
- Intensifikasi PAD meliputi unsur :
1. Pendaftaran calon Wajib pajak daerah dan pendataan.
2. Uji Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Penagihan dan pembayaran pajak daerah
4. Data Wajib Pajak PBB semi individual
5. Penerbitan reklame
6. Sosialisasi pajak dan retribusi
7. Evaluasi PAD
8. Peraturan mengenai pengelolaan pendapatan
9. SPPT PBB
10.Bantuan penyampaian SPPT PBB
11.Feedback PAD.
Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditempuh dengan
kebijakan peningkatan efektifitas dan optimalisasi sumber-sumber
pendapatan daerah.
Hambatan-hambatan/masalah:
1. Kesadaran dan pemahaman wajib pajak untuk membayar pajak belum
optimal.
2. Pengiriman SPJ banyak mengalami keterlambatan.
3. Pemahaman system pengelolaan keuangan daerah oleh pemegang kas
atau pembantu pemegang kas belum optimal.
4. Kurangnya SDM di bidang operasional pemantauan retribusi
daerah.
Strategi pemecahan masalah:
1. Koordinasi dengan Wajib pajak dan pembinaan terhadap wajib
pajak.
2. Pemberian teguran atas keterlambatan SPJ.
3. Pelatihan dan pendampingan kepada pemegang kas atau pembantu
pemegang kas di instansi – instansi pengelola anggaran.
4. Mengoptimalkan SDM yang ada.