Beberapa penelitian tentang konsumsi masyarakat miskin

De Vos (1991) dengan mengunakan konsep Expended Linier Expenditure System dimana jumlah anak dianggap sebagai faktor pembeda (differentiating factor) terhadap pengeluaran subsisten.

Hasil estimasi τi semuanya bernilai positif dan konsisten dengan konsep pengeluaran subsisten. Total pengeluaran subsisten (Gi) dari berbagai jenis pengeluaran (makanan, pakaian, perumahan, pengeluaran lain yang bersifat tetap, pembangunan & rekreasi). Dengan bertambahnya jumlah anak. Total pengeluaran subsisten (Gi) atau garis kemiskinan untuk masing-masing kelompok anggota keluarga, yaitu kelompok dengan 1 hingga 6 anggota keluarga (AK) ternyata cukup bervariasi yaitu masing-masing 12.355, 16.489, 24.355, 28.476, 32.184, dan 33.912. Demikian pula koefisien dari masing-masing pengeluaran semuanya bertanda positif (sejalan dengan teori  konsumsi Keynes) dan t hitung lebih besar dari t tabel.

Darlina (1994) mengemukakan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh dosen yang mengajar saja dan dosen yang berpendapatan selain mengajar digunakan sebagian besar untuk konsumsi bukan makanan. Secara keseluruhan konsumsi yang dilakukan dosen yang berpenghasilan hanya dari mengajar lebih besar daripada konsumsi yang dilakukan dosen yang berpendapatan selain mengajar. Hasil penelitiannya ditunjukkan dengan elastisitas antara kedua kelompok objek. Dosen yang hanya berpenghasilan dari mengajar memiliki elastisitas sebesar 0,5628 sedangkan dosen yang berpendapatan selain mengajar memiliki elastisitas sebesar 0,5383.

Keban (1995) mencoba menggambarkan profil kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dengan menganalisis rumah tangga berdasarkan data Susenas 1983. Di dalam analisisnya dinyatakan bahwa suatu keluarga tergolong miskin kalau ratio pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran melebihi 75 persen. Keban juga mengatakan bahwa criteria ini sifatnya multivariate yang disebut “Logit Regression” atau Logit. Temuannya tentang penyebab kemiskinan adalah perbedaan letak kabupaten, letak di kota dan didesa, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan dan jumlah anggota keluarga.

Sementara Masbar (1996) mengukur garis kemiskinan di Kodya Banda Aceh dengan menggunakan konsep Extended Linier Expenditure System dimana jumlah anak dianggap sebagai faktor pembeda terhadap pengeluaran subsisten. Total pengeluaran subsisten (G_i­) atau garis kemiskinan untuk masing-masing kelompok anggota keluarga dengan 1 hingga 6 orang anak ternyata cukup bervariasi. Garis kemiskinan untuk masing-masing kelompok anggota keluarga itu adalah Rp. 102.977,78, Rp. 101.112,13, Rp. 166.950,68, Rp.164.803,69, Rp. 158.271,11 dan Rp. 210.239,39. Dengan demikian semakin banyak anggota keluarga itu semakin besar pula garis kemiskinannya. Namun demikian tingkat kemiskinan per kapita menjadi lebih rendah karena pendapatan relatif kecil itu dibagi dengan anggota yang lebih banyak.

BPS Daerah Istimewa Aceh (1999), Peta Konsumsi Pangan di Indonesia” menyatakan, secara Nasional diakui bahwa penduduk Aceh menduduki rangking teratas dalam mengkonsumsi karbohidrat dan protein hewani dan sebaliknya untuk konsumsi protein nabati masih rendah. Disini berarti belum adanya penganekaragaman konsumsi pangan, hal ini sudah terpola sejak dahulu.

Susanti (2000) mengemukakan bahwa perkembangan rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Aceh periode 1986-1998 sebesar 5,2 persen per tahun. Pertumbuhan PDRB membawa pengaruh yang positif terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat di Provinsi Aceh. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil regresi yang didapat C = 409,160 +0,61897PDRB. Sehingga membuktikan bahwa setiap perubahan dari pendapatan memberi efek pada konsumsi.

Anwar (2001) yang meneliti tentang dampak krisis moneter terhadap konsumsi masyarakat Provinsi Aceh menyimpulkan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan per kapita dan inflasi sebesar 98,5%. Namun koefisien inflasi  secara parsial berhubungan dengan inflasi dengan koefisien -0,00256%. Untuk memperlihatkan dampak krisis digunakan variabel dummy, karena penelitiannya dimasukkan variabel inflasi, maka data yang digunakan merupakan data atas harga berlaku.

Isnawati (2001) yang meneliti tentang dampak krisis ekonomi terhadap konsumsi dan tabungan masyarakat Provinsi Aceh menyimpulkan bahwa dampak dari krisis ekonomi terhadap konsumsi sebesar 78,05%. Sedangkan dampak krisis terhadap tabungan mencapai 97,6%.

Suparta (2003) penelitiannya juga menggunakan konsep Extended Linear Expenditure System di desa IDT pada Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah tanggungan keluarga sebagai faktor pembeda. Hasil penelitian ini juga disebutkan bahwa keluarga dengan tanggungan lebih sedikit adalah lebih sejahtera dari pada keluarga dengan tanggungan lebih besar. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel pendapatan, tanggungan keluarga, pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan variabel pekerjaan berpengaruh nyata terhadap pengeluaran jenis makanan masyarakat miskin.

Darma (2003) Hasil estimasi pada masing-masing kelompok pengeluaran yang mengikut sertakan variabel sosial dan ekonomi rumah tangga, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari variabel aktivitas ekonomi kepala rumah tangga, jenis mata pencaharian kepala rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dan tempat tinggal rumah tangga terhadap nilai garis kemiskinan. Nilai garis kemiskinan berdasarkan aktivitas ekonomi rendah (J1) Rp. 70986,635 dan aktifitas ekonomi tinggi (J3) Rp. 103531,874. Nilai garis kemiskinan berdasarkan jenis mata pencaharian petani (M1) Rp. 138309,885, jenis mata pencaharian buruh tani (M2) Rp. 167377,727, jenis mata pencaharian pedagang kaki lima (M3) Rp. 211600,798, jenis mata pencaharian nelayann tradisional (M4) Rp. 162701,942. Nilai garis kemiskinan berdasarkan tingkat pendidikan tinggi (S3) Rp. 89164,591. Nilai garis kemiskinan berdasarkan jumlah anggota keluarga 3 (A3) Rp. 255304, berdasarkan jumlah anggota 4 (A4) Rp.451203,108, berdasarkan jumlah anggota keluarga 5 (A5) Rp. 384799,917 dan berdasarkan jumlah anggota keluarga 6 (A6) Rp. 387410,846. Nilai  garis kemiskinan berdasarkan tempat tinggal dikota Kabupaten (T1) Rp.95548,486 dan berdasarkan tempat tinggal didesa (T3) Rp. 50132,737.

Insya (2003) menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan pangan mencapai Rp. 1.674.737 atau 79,26 persen sisanya 438.249,- atau 20,74 persen untuk kebutuhan non pangan. Sementara pola pengeluaran rumah tangga terbesar adalah untuk keperluan makanan sebesar Rp. 1.674.754,- atau mencapai 79,26 persen dari total pengeluaran pertahun. Sedangkan untuk pengeluaran non pangan terkonsentrasi pada kelompok perumahan, bahan bakar penerangan dan air sebesar 6,29 persen. Kemudian disusul untuk sandang sebesar 5,29 persen serta aneka barang dan jasa 4,5 persen. Pengeluaran untuk keperluan lainnya sebesar 3,05 persen. Sementara pengeluaran rumah tangga rata-rata perkapita perbulan mencapai Rp. 32.248,- terdiri dari pengeluaran untuk kebutuhan pangan sebesar 79,25 persen dan sisanya untuk non pangan. Ini berarti pendapatan rata-rata rumah tangga berada di atas garis kemiskinan.

Arifin (2005) menyimpulkan bahwa dampak tsunami terhadap perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam sangat besar tidak hanya pada sektor riel tetapi juga pada sektor moneter. Akibat dari tsunami diperkirakan jumlah pengangguran akan meningkat drastis karena rusaknya lahan pertanian serta industri kecil dan rumah tangga. Di sektor pertanian diperkirakan sekitar 300.000 orang akan kehilangan pekerjaan akibat rusak dan hilangnya lahan, di sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) diperkirakan 170.000 orang kehilangan pekerjaan, ditambah lagi sektor perikanan sekitar 130.000 orang. Akibat dari meningkatnya jumlah pengangguran maka jumlah penduduk miskin akan bertambah mencapai ± 2 juta orang.

BRR NAD & Nias (2005) bencana gempa dan tsunami selain merenggut korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar, juga menyebabkan kerusakan di berbagai sektor kehidupan. Dalam aspek  sosial dan kemasyarakatan kerusakan terjadi pada bidang pendidikan dimana diperkirakan 1.168 rumah sekolah rusak atau setara dengan 16,1% dari populasi sekolah yang ada di NAD, total keseluruhan kerugian di bidang pendidikan ditaksir mencapai satu trilyun rupiah. Dalam bidang perekonomian, bencana gempa dan tsunami menyebabkan kerusakan pada bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan serta ketenagakerjaan.

Ilhamuddin (2006) pada tahun 2004 pengeluaran per kapita penduduk Provinsi NAD Rp. 182.465, dimana sebagian besar digunakan untuk keperluan makanan (64,89 persen) dan sekitar sepertiganya(35,11 persen) untuk pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran penduduk kota relatif lebih besar (Rp. 257.569) daripada penduduk desa (Rp. 154.832). Sementara pengeluaran penduduk pedesaan untuk kebutuhan makanan 10 persen lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hasil estimasi model regresi logistik menyimpulkan bahwa jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan, wilayah tempat tinggal, sektor pekerjaan, status perkawinan, usia, jumlah jam kerja, dan jenis kelamin mempengaruhi kecenderungan tingkat pendapatan per kapita.