ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

Ghazali Syamni*

*Faculty of Economic, University of Malikussaleh

Kampus Bukit Indah, Po.Box 141 Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Email: syamni_ghazali@yahoo.com

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontribusi komponen pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 1999-2009. Hasil penelitian menemukan bahwa konstribusi PAD pada APBD dari tahun 1999 sampai dengan 2009 bervariasi antara 1,96% sampai dengan 11,29% atau rata-rata setiap tahunnya 6,84%. Jika  dilihat dari tiga komponen PAD ditemukan kontribusi yang bervariasi antara 0,48% sampai dengan 13,15% rata-rata setiap tahunnya 2,81%. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 mengalami penurunan yaitu dari 13,15% sampai dengan 0,48%. Pada tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi 2,04% dan menurun pada tahun 2007 sebesar 1,53%, pada tahun 2008 sampai dengan 2009 mengalami kenaikan sebesar 2,19% sampai dengan 3,27%. Dan, kontribusi pendapatan lain yang sah ditemukan kontribusi terbesar terjadi tahun 2009 sebesar 8,02% disebabkan karena banyaknya sumber pendapatan lain yang terealisasi semua dan terendah tahun 2000 yaitu 0,11% disebabkan karena rendahnya sumber-sumber pendapatan lain terealisasi. Selanjutnya, jika dilihat efektifitas komponen pendapatan asli daerah ditemukan bahwa tingkat efektifitas komponen PAD terhadap APBD dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 terjadi peningkatan paling tinggi pada tahun 2002 sebesar 234,98% dan paling rendah terjadi pada tahun 2000 sebesar 64,38%.

.

Keywords: keyword 1; keyword 2; etc. (maximum of 5)

PENDAHULUAN

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah terdiri dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut (Riduansyah, 2003). Menurut Pasal 157 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba Badan Usaha Milik Daerah, dan pendapatan lain yang sah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya membangun ekonomi wilayahnya tergantung pada kemampuan aparaturnya untuk dapat memobilisasi potensi yang ada pada masyarakatnya melalui optimalisasi peningkatan PAD. Pemerintah Daerah Aceh Utara merupakan salah satu daerah kaya yang memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar untuk Kabupaten dan Kota di Propinsi Aceh. Namun, saat ini hal tersebut jauh berbeda sejak berakhirnya operasi beberapa proyek vital dan pemekaran wilayah menjadi 3 (tiga) wilayah, yaitu; Kabupaten Bireun dan Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kontribusi komponen pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Aceh Utara selama tahun 1999-2009.

KAJIAN LITERATUR

Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada di atasnya (Riduansyah, 2003). Pasal 157 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba Badan Usaha Milik Daerah, dan pendapatan lain yang sah.  

a.   Pajak daerah

Rochmad dalam (Kaho, 2001: 59) pajak daerah ialah pajak lokal yang dipungut oleh daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja dan kabupaten. menurut Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak dan retribusi daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah. Jenis pajak Propinsi yang dipungut oleh Propinsi dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan ada empat jenis pajak terdiri dari pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten dan Kota terdapat tujuh jenis pajak, terdiri dari :Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,  Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

b.   Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi menurut Brotodihardjo (1986: 67) adalah suatu pembiayaan yang memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda. Retribusi daerah ini merupakan unggulan kedua pendapatan asli daerah setelah pajak daerah. Namun sumbangan asli daerah lebih besar bersumber dari retribusi daerah. Terutama jika pemerintah daerah mampu menciptakan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan pelaku usaha, dengan sendirinya bisa mengutip jasa untuk biaya penggunaan/ pemanfaatan tempat/ lokasi pemerintah daerah yang telah dijadikan lahan usaha (Kaho, 2001:138). Keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada manfaat yang diberikan, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sebenarnya pemerintah daerah dapat saja mengusahakan retribusi selama ia dapat menyediakan jasa untuk itu jika pemerintah daerah mampu melihat dan menciptakan peluang untuk itu.

c.    Hasil laba Badan Usaha Milik Daerah

Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Perusahaan daerah dirumuskan sebagai suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Berarti perusahaan daerah memiliki dua fungsi yakni sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan stimulus bagi perkembangan perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah. Jadi perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah (Kaho, 2001: 141)

Walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukan berorientasi pada profit keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, atau dengan perkataan lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangan, yakni fungsi sosial pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, sedangkan fungsi ekonomi ialah mendatangkan keuntungan bagi perusahaan daerah secara finansial. Namun, dalam operasionalnya batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum.

d.   Pendapatan lain yang sah

Penerimaan lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah. Penerimaan lain dapat bersumber dari dinas-dinas daerah yang memiliki unit atau bagian yang dapat menghasilkan uang, seperti penyewaan fasilitas alat berat milik dinas Pekerjaan Umum. Penerimaan lain-lain yang sah juga dapat bersumber dari penerimaan jasa giro di bank, pendapatan bunga deposito di bank, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan, pendapatan dari pengembalian biaya proyek yang lebih, penyewaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapat dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari anggaran/ cicilan penjualan (DPKKD Kabupaten Aceh Utara, 2010).

e.    Kontribusi komponen pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah

Banyak penelitian sebelumnya mengenai pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan asli daerah. Kuncoro (1998) menganalisis kinerja pemungutan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 1998-2002. Hasil penelitian menemukan bahwa pemungutan pajak daerah memberikan kontribusi cenderung meningkat. Tingkat efektifitas pajak daerah apabila dihitung berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah daerah cukup tinggi, tetapi jika tingkat efektifitas pajak daerah dihitung berdasarkan potensi sesungguhnya maka pajak daerah kurang efektif. Afrianto (2000) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten tahun 1983-2000. Hasil penelitian menemukan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Klaten belum memberikan sumbangan yang signifikan bagi penerimaan PAD di Kabupaten Klaten. Utomo (2006) meneliti peranan pajak dalam menunjang otonomi daerah di Kabupaten Demak. Hasil penelitian menemukan bahwa kontribusi sektor pajak berperan penting dalam mendukung penyediaan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hakki (2008) menganalisis penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan pada masa otonomi daerah di kota Bogor. Hasil penelitian menunjukan kontribusi PAD terhadap penerimaan APBD Kota Bogor cenderung terus meningkat dari 11,51 persen tahun 2001 menjadi 15,83 persen tahun 2005. Sedangkan komponen PAD yang memberikan kontribusi dominan di atas 40 persen adalah pajak daerah. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor kurun waktu Tahun Anggaran 1993/1994–2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun (Riduansyah, 2003)

METODE PENELITIAN

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, meliputi jumlah penerimaan masing-masing komponen pendapatan asli daerah yaitu penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain yang sah dari tahun 1999-2009 serta anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 1999-2009 Aceh Utara (Tabel 1).

Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kontribusi dan analisis efektifitas pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan asli daerah dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap APBD.

Tahun	Pajak daerah	Retribusi daerah	Laba BUMD	Pendapatan lain	APBK
1999	24.950.457.022	1.370.212.917	Na	1.098.386.387	200.139.189.086
2000	8.272.603.548	708.351.868	Na	228.191.675	199.287.243.321
2001	9.914.950.168	905.903.029	Na	1.712.196.360	639.015.945.416
2002	5.409.192.814	1.194.016.561	200.000.000	15.017.963.606	880.515.781.853
2003	4.014.534.128	872.322.724	650.786.698	32.237.065.201	919.485.784.864
2004	2.795.101.247	929.096.463	1.028.737.500	33.276.183.673	754.051.696.917
2005	3.169.085.409	1.180.117.426	1.427.673.351	49.591.499.509	1.215.367.753.794
2006	5.205.933.396	13.213.848.338	5.130.287.480	90.322.130.670	1.153.474.367.884
2007	5.633.681.995	2.937.731.897	7.807.628.220	84.978.800.947	1.073.971.740.724
2008	8.197.328.980	4.291.655.983	9.020.067.365	58.211.845.234	980.701.175.202
2009	10.130.341.564	4.161.057.496	9.380.576.685	58.082.786.872	724.368.501.915

Sumber: DPKAD Aceh Utara, 2010

Tabel 1:Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Pendapatan Lain, dan APBK Aceh Utara Tahun 1999 – 2009

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah, retribusi, laba badan usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Aceh Utara (Budiyuwono, 1995: 160). Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain yang sah dalam kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Utara.

Pn=  x 100% ...........................................................................................................1

Keterangan: Pn = Kontribusi penerimaan Komponen PAD terhadap APBD (Rupiah), QY= Jumlah Komponen penerimaan PAD (Rupiah), QX= Jumlah penerimaan APBD  (Rupiah), n  = Tahun (periode) tertentu

Analisis Efektifitas

Analisis efektifitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan yang bersumber dari komponen PAD terhadap target penerimaan dari instrumen PAD yang digunakan untuk menghitung besarnya penerimaan dari komponen-komponen PAD sesuai dengan target yang ada (Devas, 1989: 146). Analisis efektivitas keuangan daerah otonom menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2001:128).

Pn=  x 100% ...................................................................................2

Apabila hasil perhitungan efektifitas instrumen PAD menghasilkan angka/ persentase mendekati 100 % maka instrumen PAD semakin efektif, dan untuk melihat efektifitasnya dengan membandingkan efektifitas tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 3.

Efektivitas Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

                           Tabel 3. Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

PEMBAHASAN

Untuk membahas hasil penelitian pertama menganalisis kontribusinya dan selanjutnya menganalis elastisitas komponen pendapatan asli daerah terhadap APBD Aceh Utara.

Kontribusi instrumen Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Aceh Utara

Hasil analisis data dengan menggunakan data Tabel 1 didapatkan bahwa konstribusi PAD pada APBD dari tahun 1999 sampai dengan 2009 bervariasi antara 1,96% sampai dengan 11,29% atau dengan rata-rata setiap tahunnya 6,84%. Untuk melihat naik turunnya kontribusi PAD pada APBD ditentukan dari penerimaan dari beberapa komponen PAD (Tabel 2).

Untuk menganalisis kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD terhadap APBD Aceh Utara. Hasil analisis ditemukan bahwa kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD pada APBD dari tahun 1999 sampai dengan 2009 juga sangat bervariasi antara 0,48% sampai dengan 13,15% dengan rata-rata setiap tahunnya 2,81%. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 terus mengalami penurunan yaitu dari 13,15% sampai dengan 0,48%. Pada tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi 2,04% dan menurun pada tahun 2007 sebesar 1,53%, pada tahun 2008 sampai dengan 2009 mengalami kenaikan sebesar 2,19% sampai dengan 3,27% (Tabel 3).

Tahun	Total PAD	APBD	Kontribusi (%)
1999	27.419.053.326	200.139.189.086	13,70
2000	9.209.147.091	199.287.243.321	4,62
2001	12.533.049.557	639.015.945.416	1,96
2002	21.821.172.981	880.515.781.853	2,48
2003	37.774.708.751	919.485.784.864	4,11
2004	38.029.118.883	754.051.696.917	5,04
2005	55.368.375.695	1.215.367.753.794	4,56
2006	112.872.199.884	1.153.474.367.884	9,87
2007	101.357.843.058	1.073.971.740.724	9,44
2008	79.720.897.562	980.701.175.202	8,13
2009	76.766.880.599	724.368.501.915	11,29

Sumber: Data diolah (2010)

Tabel 2: Kontribusi PAD terhadap APBD Aceh Utara

Tahun	Pajak Daerah, Retribusi, Laba BUMD	APBD	Kontribusi (%)
1999	26.320.669.939	200.139.189.086	13,15
2000	8.980.955.416	199.287.243.321	4,51
2001	10.820.853.197	639.015.945.416	1,69
2002	6.803.209.375	880.515.781.853	0,77
2003	5.537.643.550	919.485.784.864	0,60
2004	4.752.935.210	754.051.696.917	0,63
2005	5.776.876.186	1.215.367.753.794	0,48
2006	23.550.069.214	1.153.474.367.884	2,04
2007	16.379.042.111	1.073.971.740.724	1,53
2008	21.509.052.328	980.701.175.202	2,19
2009	23.671.975.745	724.368.501.915	3,27

Sumber : Data diolah (2010)

Tabel 3: Kontribusi Pajak, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap APBD Aceh Utara

Selanjutnya dianalisis kontribusi pendapatan lain yang sah terhadap APBD Aceh Utara. Hasil analisis data ditemukan bahwa kontribusi terbesar instrumen PAD pada APBD dari sektor pendapatan lain tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 8,02% disebabkan karena banyaknya sumber-sumber pendapatan lain yang terealisasi semua dan terendah pada tahun 2000 yaitu 0,11% disebabkan karena rendahnya sumber-sumber pendapatan lain yang terealisasi. Tahun 1999 sumbangan yang diberikan komponen PAD yang bersumber dari pendapatan lain kepada APBD sebesar 0,55%, pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar 0,11%, pada tahun 2001 mengalami kenaikan lagi menjadi 0,27%, tahun 2002 mengalami kenaikan lagi sebesar 1,71%, pada tahun 2003-2004 mengalami kenaikan sebesar 3,51%-4,41%, pada tahun 2005 menurun sebesar 4,08%, tahun 2006-2007 kembali mengalami kenaikan sebesar 7,83%-7,91%, pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 5,94% dan tahun 2009 terjadi kenaikan tertinggi sebesar 8,02%. Kontribusi komponen PAD dari pendapatan lain sangat besar kepada APBD mencapai rata-rata 4,03% (Tabel 4).

Tahun	Total Pendapatan Lain	APBD	Kontribusi (%)
1999	1.098.386.387	200.139.189.086	0,55
2000	228.191.675	199.287.243.321	0,11
2001	1.712.196.360	639.015.945.416	0,27
2002	15.017.963.606	880.515.781.853	1,71
2003	32.237.065.201	919.485.784.864	3,51
2004	33.276.183.673	754.051.696.917	4,41
2005	49.591.499.509	1.215.367.753.794	4,08
2006	90.322.130.670	1.153.474.367.884	7,83
2007	84.978.800.947	1.073.971.740.724	7,91
2008	58.211.845.234	980.701.175.202	5,94
2009	58.082.786.872	724.368.501.915	8,02

Sumber : Data diolah (2010)

Tabel 4. Kontribusi Pendapatan Lain Terhadap APBD Aceh Utara

        

Efektifitas komponen Pendapatan Asli Daerah Aceh Utara

Efektifitas komponen pendapatan asli daerah Aceh Utara dari sektor pendapatan lain. Hasil perhitungan perhitungan Tabel 5 dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas instrumen PAD tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 terjadi peningkatan paling tinggi pada tahun 2002 sebesar 234,98% dan paling rendah terjadi pada tahun 2000 sebesar 64,38%, dari tahun 1999 ke 2000 mengalami penurunan 161,36%-64,38%. Namun pada tahun 2001 ke 2002 mengalami peningkatan sebesar 112,06%-234,98%, pada tahun 2003 ke 2004 terjadi penurunan lagi sebesar 152,11–127,92%. Pada tahun 2005 ke 2006 mengalami kenaikan sebesar 146,68%-159,94%, tahun 2007–2008 juga mengalami penurunan sebesar 113,53%-97,83% dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 102,36%. Efektifitas instrumen Pendapatan Asli Daerah Aceh Utara yaitu mencapai rata-rata 133,92% (Tabel 5).

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Efektifitas (%)
1999	16.991.960.000	27.419.053.326	161,36
2000	14.304.122.000	9.209.147.091	64,38
2001	11.183.891.000	12.533.049.557	112,06
2002	9.286.378.400	21.821.172.981	234,98
2003	24.833.527.000	37.774.708.751	152,11
2004	29.728.192.000	38.029.118.883	127,92
2005	37.747.199.000	55.368.375.695	146,68
2006	70.573.792.100	112.872.199.884	159,94
2007	89.276.142.575	101.357.843.058	113,53
2008	81.488.364.245	79.720.897.562	97,83
2009	74.995.143.500	76.766.880.599	102,36

Sumber: Dinas PKKAD Kab. Aceh Utara, Tahun 2010.

Tabel 5.Data Target PAD, Realisasi PAD, APBD Aceh Utara

KESIMPULAN

Hasil analisis data didapatkan bahwa konstribusi PAD pada APBD dari tahun 1999- 2009 bervariasi antara 1,96% sampai dengan 11,29% atau rata-rata setiap tahunnya 6,84%. Kontribusi yang bervariasi ditemukan juga dari tiga komponen PAD, berkisar antara 0,48% sampai dengan 13,15% dengan rata-rata setiap tahunnya 2,81%. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 terus mengalami penurunan yaitu dari 13,15% sampai dengan 0,48%. Pada tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi 2,04% dan menurun pada tahun 2007 sebesar 1,53%, pada tahun 2008 sampai dengan 2009 mengalami kenaikan sebesar 2,19% sampai dengan 3,27%. Dan, kontribusi pendapatan lain yang sah ditemukan kontribusi terbesar terjadi tahun 2009 sebesar 8,02% disebabkan karena banyaknya sumber pendapatan lain yang terealisasi semua dan terendah tahun 2000 yaitu 0,11% disebabkan karena rendahnya sumber-sumber pendapatan lain terealisasi. Selanjutnya, jika dilihat dari efektifitas komponen pendapatan asli daerah ditemukan bahwa tingkat efektifitas komponen PAD terhadap APBD dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 terjadi peningkatan paling tinggi pada tahun 2002 sebesar 234,98% dan paling rendah terjadi tahun 2000 sebesar 64,38%.

REFERENSI

Afriyanto, Nugroho, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Klaten Tahun Anggaran 1983/1984-1999/2000, Skripsi sarjana, FE UII, Yogyakarta, (2000).

Ardiansyah, Analisis Penerapan Rumus Growth Up Terhadap Tunjangan Pajak yang Diberikan Pada Karyawan (Studi Kasus Pada PT. Asuransi "XYZ"), Tesis S2, FE UI, Jakarta, 2005.

Brotodiharjo. R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta–Bandung: PT Eresco Bandung, 1991.

Budiyuwono, Nugroho, Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan, UPP-AMP YKPN Yogyakart, 1995.

Devas, Nick, Keuangan Pemerintah Daerah, UPP-AMP YKPN,  Yogyakarta, 1989

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan  Daerah, Qanun Tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2010, Aceh Utara

Halim, Abdul, Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, (2001).

Hakki, Dio, Analisis penerimaan pajak dan retribusi daerah Sebelum dan pada masa otonomi daerah Di Kota Bogor, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogo,r (2008).

Kaho, Josef Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Raja Grafindo Persada Jakarta, (2001)

Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996 Tentang Efektifitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten Kota, Kementerian Dalam Negeri

Riduansyah, Muhammad, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah :Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor, Makara, Sosial Humaniora, (2003. Vol. 7, No. 2)

Sigit, Kuncoro, Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 1998-2002, Skipsi sarjana, FE UII, Yogyakarta (1988).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Utomo, Budi Prasetyo, Peranan Pajak Dalam Menunjang Otonomi Daerah Di Kabupaten Demak, Skripsi sarjana, Universitas Negeri Semarang, Semarang (2006).

 

Ghazali Syamni. Lahir di Sigli 1973. Sejak tahun 2002 dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe. Meraih Ahli Madia di Akademi Maritim Indonesia Medan Tahun 1997. Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Tahun 2002. Mengikuti short course dosen muda program Dikti tahun 2005 selama enam bulan pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Memperoleh Master of Science di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, tahun 2008.

N